Bawaslu Benteng Akan Rekrut 143 PKD, Ini Syaratnya

RDNews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) sudah menjadwalkan akan membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD).

Ketua Bawaslu Benteng, Asmara Wijaya mengatakan rekrutmen PKD tersebut dimulai tahapan pendaftaran pada 16 sampai 22 Februari. Kemudian diakhiri dengan tahapan pelantikan 13 sampai 20 Maret.

“Setiap Kelurahan/Desa akan diisi 1 orang, total kita membutuhkan 143 orang,” jelasnya, Sabtu (15/2)

Dijelaskannya, Sistem perekrutan PKD ini peserta mendatangi sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang dituju untuk diseleksi administrasi syarat-syaratnya, kalau sudah lengkap langsung tes wawancara.

“Peserta tidak dibuat repot, kalau sudah lengkap semua langsung diwawancarai,” ujarnya

Masa kerja PKD ini nanti akan terhitung mulai dari bulan maret sampai selesai tahapanP emilu 2020, kemudian salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah berusia paling rendah 25 tahun.

“Terutama harus paham terhadap tugas pokonya dulu,” pungkasnya

Berikut Syaratnya lengkapnya:

– Warga Negara Indonesia
– Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun.
– Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Bhineka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
– Mempunyai Integritas, Berkepribadian yang Kuat, Jujur dan adil.
– Memiliki Kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawas pemilu.
– Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
– Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan KTP.
– Mampu secara jasmani, rohanidan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
– Mengundurkan diri dari jabatan Politik, Pemerintahan, dan/BUMN/BUMD pada saat mencalon.
– Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
– Bersedia pekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
– Bersedia tidak menduduki jabatan politik, pemerintahan, BUMN/BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih.
– Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
– Mendapatkan Izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain.

Share.

31 Komentar

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: