Anggaran Rp204 Milyar Bikin Pemdakot ‘Lockdown’

Bengkulu, RDNews- Rencana penanganan Covid 19 di Kota Bengkulu dengan senilai Rp204 Milyar itu baru asumsi. Artinya bisa ia, bisa juga tidak. Ini boombastis tapi tidak realistis,  bila bicara untuk APBD kota Bengkulu.

Baca Juga

Ini ditegaskan  anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi PPP, Ariyono Gumay, saat ditemui di daerah Penurunan, Senin (06/04).  Dalam menganggarkan Penanganan Covid 19 di Kota Bengkulu,  dirinya berharap antara Pemdakot dan Provinsi Bengkulu janganlah  ada overlapping.

Ariyono Gumay  kembali mengigatkan, bahwasanya Rumah Sakit HD yang berada di Simpang Lima Ratu Samban itu, bukan rumah sakit rujukan bagi penderita Covid 19. Bila ada pasien yang ODP, maka dirujuk ke RSUD M YUNUS untuk dijadikan PDP disana. Maka yang dipersiapkan itu seyogyanya RSUD M Yunus, bukan RS HD. Apalagi Pemprov Bengkulu  sudah menyiapkan Asrama Haji, Lokasi Diklat dan Mess Pemda bila RSUD M Yunus tidak mampu lagi  menanggani banyaknya pasien.

Jadi kalau Pemerintah Kota Bengkulu terjadi overlapping anggaran, maka anggaran yang dikeluarkan nantinya akan sia sia. Apalagi pemerintah kota katanya,  akan menganggarkan dana Rp200 M yang berubah lagi menjadi Rp204 M.

Untuk soal dana Rp204 M itu, Ariyono Gumay kembali mengingatkan kalau bicara anggaran,  maka harus  bicara kebutuhan. “Kita butuhnya apa. Berapakah riciannya, baru kita carikan dananya. Jangan dibalik. Cari dulu dananya, baru belanjanya kita cari-cari. Bukan dana menyesuaikan kegiatan. Janganlah di bolak-balikan dalam menganggarkan”.

Baru Asumsi 

Menyikapi asumsi anggaran Rp 204 M itu, contohnya pada  asumsi APBD Pemdakot Bengkulu  Tahun 2000 Rp1,265 Triliun. Tapi perlu dipahami, pendapatan asli daerah kota Bengkulu hanya Rp207 Miliar saja. Sisanya dana transfer dari pusat.  DAU yang ada dana insentif dan bagi hasil yang kini lagi dievaluasi serta DAK  yang dihapus untuk penangganan Covid19 di pusat. Kondisi ini membuat Pemerintah daerah hanya mempunyai  dana transfer belanja pegawai.

Dengan kondisi seperti ini artinya, kekuatan hanya pada PAD  Kota Bengkulu yang Rp207 Miliyar. Ini asumsinya mencapai 100 persen.   Permasalahannya, dengan kondisi Covid 19 ini, dimana restoran, hotel-hotel tutup, maka pajak untuk itu hilang. Retribusi parkir ditiadakan termasuk Mall, maka akan hilang. Padahal semua ini untuk Kota Bengkulu  hidupnya dari pajak dan retribusi.

Kondisi ini ada kemungkinan Pemdakot Bengkulu akan mendapatkan PAD Tahun ini, 50 hingga 60 persen. Artinya kemungkinan Pemdakot  Bengkulu hanya mendapatkan Rp 100 M hingga Rp129 M saja, untuk satu tahunnya. “Kalau itu kita bagikan untuk 204 Milyar, duitnya dari mana?”

Bila kita ingin bicara realistis, itu uang yang berada di kas daerah hasil retribusi dan pajak. Mulai  dari Januari hingga Maret Tahun 2000 ini, plus dana transfer dari pusat. Kalaulah ada dananya hanya Rp50 Milyar dari kas daerah, maka Rp 154 Milyarnya darimana nomboknya?  Apakah tidak nantinya akan menjadi hutang daerah, yang harus dibayar oleh para kontraktor tahun depan?

Bukankah Pemerintah Kota Bengkulu  bisa melakukan pinjaman?  Kalau Pemerintah Kota Bengkulu akan melakukan peminjaman, jelas harus melalui persetujuan DPRD Kota.  “Jadi saya tegaskan, duit Rp 204Milyar itu belum ada duitnya. Masih asumsi.

Apakah anda tidak yakin dana Rp204 Milyar itu tidak akan pernah ada? Saya hanya akan mengatakan, kalau mau realitis, dana itu memang tidak ada. Bila itu tetap dipaksakan, maka Pemerintah Kota Bengkulu akan meninggalkan hutang.   Besar kemungkinan Pemdakot Bengkulu akan ‘lockdown’.  Apalagi tanggal 09 April ini struktur anggarannya harus sudah siap, untuk dilaporkan ke gubernur dan Mendagri. (ck)

 

 


RDNews. Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu terus mematangkan kajian rencana pengembangan perkantoran yang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu. Dalam rapat lanjutan pembahasan Raperda RTRW Kota Bengkulu tahun 2020-2040, Senin (15/02/2021) kemarin, diuraikan mengenai rencana kebutuhan perkantoran zona inti seluas 54 Hektar. Dalam kesempatan ini, Plt Kepala Bapelitbang, Firman Romzie menjelaskan pemilihan…

RDNews. Berdasarkan evaluasi Satgas Covid-19 Kota Bengkulu, kasus Covid-19 telah mengalami penurunan. Maka dari itu, setelah mengkaji dan menimbang kembali, Pemkot Bengkulu akhirnya memberi kelonggaran kepada masyarakat yang ingin melaksanakan kegiatan yang bersifat keramaian. Termasuk masyarakat yang ingin menggelar acara pesta pernikahan, kini sudah diperbolehkan alias diizinkan. Informasi terkait hal…

RDNews. Walikota Bengkulu Helmi Hasan silaturahmi dengan Najmatuzzahrah selaku Kepala BPK Perwakilan Bengkulu yang baru. Pertemuan berlangsung di ruang rapat BPK Perwakilan Bengkulu, Selasa(26/01/21) pagi. Helmi mengucapkan selamat datang di Bengkulu dan ia pun mendapatkan sambutan hangat dari kepala BPK tersebut. Keduanya menyatakan kesiapan untuk bersinergi demi mewujudkan kebahagiaan masyarakat,…

RDNews. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan rekomendasi hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu. Hal tersebut tertuang dalam surat B-334/KASN/01/2021 yang ditujukan kepada Walikota Bengkulu. Isi surat tersebut menyampaikan bahwa KASN telah melakukan evaluasi terhadap kelengkapan laporan hasil seleksi terbuka JPT Pratama…