Sultan Najamudin: Pancasila Sudah Final, RUU HIP Hanya Memancing Kritik Dan Protes Publik

RDNews, Jakarta – Tim Kerja Pimpinan DPD RI resmi mengeluarkan rekomendasi dengan kesimpulan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Baca Juga

Rekomendasi sudah disampaikan kepada Ketua DPD La Nyalla Mattalitti untuk kemudian diambil sebagai sikap lembaga.

Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin (SBN), menyatakan dirinya dari awal menolak rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) itu.

Senator asal Bengkulu ini beralasan bahwa Pancasila sudah final. RUU HIP, kata SBN, hanya memancing kritik dan protes publik.

Ia dan mayoritas Senator DPD RI menyayangkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tidak dicantumkan sebagai konsiderans.

Hal itu dinilai sebagai pintu masuk kembalinya ajaran komunisme.

Selain itu kata SBN, ada efek ideologis lain yang diakibatkan dari kontroversinya RUU HIP yaitu, terjadinya kekhawatiran di tengah masyarakat akan bangkit kembali ideologi komunis.

Selain itu, kata SBN, pada Pasal 6 yang mengatur soal Trisila dan Ekasila. Pasal itu dinilai mendegradasi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.

Timja Pimpinan DPD RI sendiri, kata SBN, telah melakukan kajian lebih mendalam dan komprehensif terkait RUU HIP tersebut. Termasuk bertemu dengan sejumlah ormas dan lapisan masyarakat yang telah secara terbuka menyatakan penolakan terhadap RUU tersebut.

“Hasil kerja dari Timja hari ini akan menjadi panduan bagi sikap Lembaga DPD RI,” pungkas SBN. [ypb/rls JMSI]


RDNews. Tim jatanras Polda Bengkulu bersama Unit Reskrim Polres Bengkulu Tengah (Benteng) melakukan penyelidikan terhadap aksi bandit spesialisasi pecah kaca mobil yang terjadi dikawasan Jalan KZ Abidin Kelurahan Kebun Dahri Kota Bengkulu, Rabu (03/03). Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes pol. Sudarno mengatakan petugas telah memeriksa TKP dan juga mengambil keterangan…

RDNews. Informasi terkait bakal bergantinya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu yang beredar belakangan akhirnya ditanggapi Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Namun akhirnya informasi tersebut dibantah langsung oleh orang nomor satu di Provinsi Bengkulu tersebut. Rohidin menyebut jika pihaknya belum mempunyai rencana untuk pengganti Sekda. Ia pun menegaskan bahwa informasi terkait Sekda…

RDNews. Sebanyak 38 bupati dan wali kota menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), Selasa (02/03), di Jakarta. Penandatanganan ini menjadi komitmen awal dibangunnya MPP di masing-masing daerah, yang akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional. Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo…

RDNews. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, Selasa (02/03) menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tahun 2020 kepada Pemda Provinsi Bengkulu, melalui Gubernur Rohidin Mersyah, di Ruang Kerja Gubernur Bengkulu. Diungkapkan Gubernur Rohidin, dari LHP tahun 2020 yang disampaikan, selain program pembangunan, pengawas juga difokuskan BPKP pada aspek penggunaan…