RDNews, Bengkulu – Mundurnya ormas islam Muhammadiyah dan NU dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementrian Pendidikan Republik Indonesia berujung kritik pedas dari berbagia kelangan kepada Mendikbud Nadiem Makarim.
Salah satunya disampaikan Koordinator Wilyah Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Korwil FOKAL IMM) Provinsi Bengkulu, Dr Rahiman Dani yang tegas meminta agar Presiden Jokowi segera mengevaluasi jabatan Nadiem.
“Soal mundurnya NU dan Muhammadiyah dari organisasi penggerak itu hanya puncak dari gunung es dari seluruh bentuk kebijakan Nadiem yang sampai dengan hari ini tidak memberi dampak apa-apa pada dunia pendidikan di Indonesia.
Pendidikan bukan urusan gaya-gayaan apalagi sekedar modal latar belakang sukses di dunia bisnis tapi pendidikan adalah soal filosofi bangsa, masa depan bangsa ini, tak bisa diurus hanya dengan modal kebijakan popular tapi miskin sejarah. Saya pikir saatnya Presiden review jabatan Mendikbud, copot saja” kata Rahiman Dani, Sabtu, (25/07)
Pengajar Magister Ilmu Administrasi Publik, FISIP Unihaz Bengkulu ini menilai, kemarahan Muhammadiyah dan NU dengan cara mundur dari program Kemdikbud adalah presiden buruk untuk kelangsungan pendidikan di Indonesia. Sebab, kata dia pendidikan merupakan pusat literasi kemerdekaan sekaligus pemantik lahirnya bangsa ini
“Kita tahu Muhammadiyah dengan sekolahnya demikian pula NU dengan pendidikan pesantrennya adalah pusat literasi kemerdekaan bangsa ini tanpa kedua organisasi ini mungkin Indonesia hari ini tidak ada. NU sudah mendirikan ribuan pesantren, Muhammadiyah pun begitu ribuan sekolah sekolah-sekolah formal didirikan sampai ke pelosok negeri jauh sebelum yang lain koar-koar soal pendidikan.
Dengan apa mereka berdiri,? dengan niat tulus ikhlas, keringat, darah bahkan airmata, konsistensi tanpa pamrih demi mencerdaskan anak bangsa” jelas Rahiman
Rahiman tidak berniat mengesampingkan organisasi lain namun menurutnya, ada tinta emas sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh siapa pun dalam mengurusi pendidikan di Indonesia
“Sebagai kader muhammadiyah saya memiliki sifat terbuka dengan perkembangan zaman namun tidak boleh lengah dengan sedikit pun. Kita menyambut baik sekalgus syukur dengan hadirnya teman-teman organisasi lain yang berniat membantu dunia pendidikan kita. Namun, kalaulah berkaitan dengan sistem bernegara harus clear syarat dan ketentuan tidak bisa bar-bar. Konsistensi adalah kunci utama tidak boleh insidentil apalagi parsial” jelasnya
Lebih lanjut, Rahiman mengatakan, iklim pendidikan di Indonesia berbeda jauh dengan pendidikan ala barat yang mana di Kementrian Pendidikan saat banyak diisi oleh staf-staf khusus yang berlatar belakang pendidikan high class.
“Saya apresiasi program ini (POP) karena upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi guru, wawasan tanaga pendidik yang berbasis tekenologi informasi. Namun, yang perlu dicatat ada sekolah-sekolah beralas tanah, berdinding kayu yang jauh dari dukungan infrastruktur apalagi internet. Nah disini guru-guru muhammadiyah hadir denga keikhlasan bukan pamrih. Kondisi ini tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang dari awal mengenyam pendidikan high class” ujarnya
Rahiman menyarankan kepada Nadiem untuk tabayun dengan kedua organisasi yang mundur dari program Kemendikbud agar program pembangunan pendidikan berjalan dengan baik sehingga tujuan konstitusi yang mengamanatkan agar anak bangsa cerdas dapat terwujud
“Saran saya tabayun, PGRI juga sudah mundur artinya ada yang salah? kalau nggak mau mundur, ya presiden copot saja karena akan membahayakan kalau terus-terusan seperti ini. Belum lagi soal pembelajaran di tengah COVID-19, tidak apa kebijakan yang dihadirkan mendikbud” pungkas Rahiman. [rls/ypb]
