Bupati Kaur Mutasi Kadispora Jelang Penetapan Paslon

RDNews, Kaur – Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Jon Harimol dicopot dari jabatannya. Surat keputusan (SK) mutasi tersebut ia terima melalui pesan elektronik, Kamis (17/9) kemarin.

Baca Juga

Mutasi itu berdasarkan keputusan Bupati Kaur, Gusril Pausi bernomor 188.4.45-693 tahun 2020. Mirisnya, hal tersebut dilakukan menjelang penetapan pasangan calon (Paslon) Bupati didaerah setempat.

Jon Harimol saat dikonfirmasi media ini membenarkan bahwa ia tidak lagi menjabat sebagai Kadis di Lingkungan Pemerintahan Kaur, saat ini ia menjabat Analis Badan Bencana.

“Sebenarnya saya agak terkejut kemaren itu menerima lewat hp SK mutasi, dari Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dimutasi sebagai Analis Badan Bencana,” ungkapnya, Jumat (18/9).

Meskipun demikian, Ia tidak mempermasalahkan mutasi terhadap dirinya tersebut. Ia malah bersyukur karena memang sebelum menjabat telah disumpah bersedia ditempatkan dimana saja.

“Allhamdulilah saya masih jadi pegawai. Mengenai jabatan saya juga tidak ada permasalahan secara pribadi ataupun secara kedinasan,” ujarnya

Jabatan itu adalah amanah dari pimpinan dan itu kepercayaan. “Artinya saya tidak ada mengadakan pembelaan diri, saya menerima secara ikhlas,” sambungnya

Disisi lain, Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur saat coba dikonfirmasi apakah sudah ada temuan pelanggaran menjelang penetapan paslon tersebut sampai saat ini belum dijawab karena Ia sedang ada kegiatan.

“Sedang acara pisah sambut kapolres,” ungkapnya melalui pesan whatsapp.

Diketahui dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Bila kepala daerah petahana melanggar ketentuan mutasi pejabat berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Sesuai Pasal 71 Ayat 5, bila melanggar bisa mendapatkan pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, ada pula ancaman pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp 6 juta berdasarkan Pasal 190. [red/ypb]


RDNews. Tim jatanras Polda Bengkulu bersama Unit Reskrim Polres Bengkulu Tengah (Benteng) melakukan penyelidikan terhadap aksi bandit spesialisasi pecah kaca mobil yang terjadi dikawasan Jalan KZ Abidin Kelurahan Kebun Dahri Kota Bengkulu, Rabu (03/03). Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes pol. Sudarno mengatakan petugas telah memeriksa TKP dan juga mengambil keterangan…

RDNews. Informasi terkait bakal bergantinya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu yang beredar belakangan akhirnya ditanggapi Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Namun akhirnya informasi tersebut dibantah langsung oleh orang nomor satu di Provinsi Bengkulu tersebut. Rohidin menyebut jika pihaknya belum mempunyai rencana untuk pengganti Sekda. Ia pun menegaskan bahwa informasi terkait Sekda…

RDNews. Sebanyak 38 bupati dan wali kota menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), Selasa (02/03), di Jakarta. Penandatanganan ini menjadi komitmen awal dibangunnya MPP di masing-masing daerah, yang akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional. Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo…

RDNews. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, Selasa (02/03) menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tahun 2020 kepada Pemda Provinsi Bengkulu, melalui Gubernur Rohidin Mersyah, di Ruang Kerja Gubernur Bengkulu. Diungkapkan Gubernur Rohidin, dari LHP tahun 2020 yang disampaikan, selain program pembangunan, pengawas juga difokuskan BPKP pada aspek penggunaan…