Bupati Kaur Mutasi Kadispora Jelang Penetapan Paslon

RDNews, Kaur – Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, Jon Harimol dicopot dari jabatannya. Surat keputusan (SK) mutasi tersebut ia terima melalui pesan elektronik, Kamis (17/9) kemarin.

Baca Juga

Mutasi itu berdasarkan keputusan Bupati Kaur, Gusril Pausi bernomor 188.4.45-693 tahun 2020. Mirisnya, hal tersebut dilakukan menjelang penetapan pasangan calon (Paslon) Bupati didaerah setempat.

Jon Harimol saat dikonfirmasi media ini membenarkan bahwa ia tidak lagi menjabat sebagai Kadis di Lingkungan Pemerintahan Kaur, saat ini ia menjabat Analis Badan Bencana.

“Sebenarnya saya agak terkejut kemaren itu menerima lewat hp SK mutasi, dari Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dimutasi sebagai Analis Badan Bencana,” ungkapnya, Jumat (18/9).

Meskipun demikian, Ia tidak mempermasalahkan mutasi terhadap dirinya tersebut. Ia malah bersyukur karena memang sebelum menjabat telah disumpah bersedia ditempatkan dimana saja.

“Allhamdulilah saya masih jadi pegawai. Mengenai jabatan saya juga tidak ada permasalahan secara pribadi ataupun secara kedinasan,” ujarnya

Jabatan itu adalah amanah dari pimpinan dan itu kepercayaan. “Artinya saya tidak ada mengadakan pembelaan diri, saya menerima secara ikhlas,” sambungnya

Disisi lain, Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur saat coba dikonfirmasi apakah sudah ada temuan pelanggaran menjelang penetapan paslon tersebut sampai saat ini belum dijawab karena Ia sedang ada kegiatan.

“Sedang acara pisah sambut kapolres,” ungkapnya melalui pesan whatsapp.

Diketahui dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Bila kepala daerah petahana melanggar ketentuan mutasi pejabat berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Sesuai Pasal 71 Ayat 5, bila melanggar bisa mendapatkan pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, ada pula ancaman pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp 6 juta berdasarkan Pasal 190. [red/ypb]


RDNews. Satu medali emas berhasil diraih oleh atlet Provinsi Bengkulu dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang diselenggarakan di Bumi Cendrawasih, Papua pada Senin (4/10). Putu Martika salah satu perwakilan asal Provinsi Bengkulu dengan jenis cabang olahraga (cabor) Binaraga di nomor pertandingan 85 Kg berhasil meyabet medali emas setelah…

RDNews. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri menegaskan bahwa salah satu dari 18 program prioritas Gubernur Bengkulu dan Wakil Gubernur Bengkulu berupa bantuan Tabung Gas LPG Gratis, hanya untuk masyarakat provinsi Bengkulu yang tidak mampu. Hal ini disampaikan Sekda usai rapat pembahasan Program Bantuan Tabung LPG 3 kg Gratis…

RDNews. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu siap mensupport dan bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Bumi Rafflesia ini. Pernyataan itu diungkapkan Gubernur Rohidin usai menerima audiensi Kepala BNNP Bengkulu yang baru Supratman, di Gedung Daerah Bengkulu. “Kita…

RDNews. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. Dengan capaian ini berarti Pemprov Bengkulu telah berhasil meraih opini WTP dari BPK RI empat kali berturut-turut (2017, 2018, 2019,…