Jon Harimol Bantah Pernah Diberi Teguran

RDNews, Kaur – Jon Harimul Kadispora Kaur yang diberhentikan belum lama ini membantah pernyataan Sekda Kaur, Nandar Munadi.

Baca Juga

“Saya belum pernah dapat teguran baik secara lisan, tertulisan dan tatap muka,” kata Jon Minggu (20/9).

Jon juga menyampaikan sampai saat ini belum melihat teguran tertulis yang diberikan pada dirinya. “Buktinya mana kalau memang surat itu dikirim,” ucap Jhon.

Jon juga menyampaikan untuk pelanggaran PNS yang tentu ada mekanisme dan tahapan.

“Tidak langsung kena sanksi, ada teguran lisan, teguran tertulis baru jatuh sanksi dan sanksi juga ada tahpannya satu, dua dan tiga, rendah, sedang dan berat,” jelas Jon.

“Dan tidak boleh diputuskan satu orang tapi keputusan baperjakat apa dan harus dilengkapi administrasi, tidak bisa sepihak, ada daftar hadir dan berita acara,” demikian Jon.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur, Nandar Munadi terkait Kadispora Kaur yang diberhentikan bukan mutasi melainkan penjatuhan sanksi.

“Karena yang bersangkutan diminta kelarifikasi oleh inspektorat disurati tiga kali berturut-turut tapi tidak mau hadir,” kata Nandar.

Yang kedua lanjut Nandar “Sesuai dengan himbauan DPRD seluruh eselon II harus aktif mengikuti undangan kegiatan rapat-rapat di dewan, tapi setelah kami cek yang berasangkutan sudah 6 kali tidak hadir, atas keteledoran itu yang bersangkutan dianggap melanggar disiplin PNS,” jelas Sekda.

“Dan bentuk daripada sanksinya adalah pemberhentian dari jabatan,” ucap Sekda.

Sekda mengaku karena ini terkait sanksi tidak perlu izin Kemendagri.

“Iya, masa kalau orang sudah melakukan pelanggaran didiamkan, harus izin, kalau pemberian sanksi tidak ada ketentuan,” jawab Sekda.

Diketahui sebelumnya tinggal menghitung hari lagi tahapan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) penetapan calon pada 23 September. Bupati Kaur, Guzril Fauzi melakukan mutasi kepada pejabat eselon II yaitu Kadispora (Kepala dinas pariwisata pemuda dan olahraga) Kabupaten Kaur, Jon Harimul.

Mutasi tersebut tertuang dalam petikan keputusan bupati kaur nomor : 188.4.45-693 Tahun 2020.

Padahal dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Bila kepala daerah petahana melanggar ketentuan mutasi pejabat berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Sesuai Pasal 71 Ayat 5, bila melanggar bisa mendapatkan pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Selain itu, ada pula ancaman pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp 6 juta berdasarkan Pasal 190. [red/ypb]


RDNews. Tim jatanras Polda Bengkulu bersama Unit Reskrim Polres Bengkulu Tengah (Benteng) melakukan penyelidikan terhadap aksi bandit spesialisasi pecah kaca mobil yang terjadi dikawasan Jalan KZ Abidin Kelurahan Kebun Dahri Kota Bengkulu, Rabu (03/03). Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes pol. Sudarno mengatakan petugas telah memeriksa TKP dan juga mengambil keterangan…

RDNews. Informasi terkait bakal bergantinya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu yang beredar belakangan akhirnya ditanggapi Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Namun akhirnya informasi tersebut dibantah langsung oleh orang nomor satu di Provinsi Bengkulu tersebut. Rohidin menyebut jika pihaknya belum mempunyai rencana untuk pengganti Sekda. Ia pun menegaskan bahwa informasi terkait Sekda…

RDNews. Sebanyak 38 bupati dan wali kota menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), Selasa (02/03), di Jakarta. Penandatanganan ini menjadi komitmen awal dibangunnya MPP di masing-masing daerah, yang akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional. Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo…

RDNews. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, Selasa (02/03) menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tahun 2020 kepada Pemda Provinsi Bengkulu, melalui Gubernur Rohidin Mersyah, di Ruang Kerja Gubernur Bengkulu. Diungkapkan Gubernur Rohidin, dari LHP tahun 2020 yang disampaikan, selain program pembangunan, pengawas juga difokuskan BPKP pada aspek penggunaan…