Prof Juanda Komentari Mutasi Jelang Penetapan Paslon Di Kaur

RDNews, Kaur – Bupati Gusril Pausi yang juga merupakan bakal calon (balon) Bupati Di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu baru-baru ini melakukan mutasi terhadap pejabat Eselon II dilingkungan pemerintahan setempat.

Baca Juga

Mutasi tersebut dilakukan menjelang penetapan pasangan calon (Paslon) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 23 September 2020 mendatang.

Langkah bupati yang diduga melanggar aturan mutasi tersebut mendapat komentar dari Guru Besar Hukum Tata Negara (IPDN) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Prof Dr. Juanda, Minggu (20/9).

Saat dikonfirmasi media ini, Prof Juanda menyampaikan bahwa persoalan yang memberhentikan pejabat eselon II itu jelas tidak boleh jika tidak melalui proses-proses yang benar.

“Pertama sesuai UUD yang berlaku pada prinsipnya tidak boleh memutasi, merotasi atau mengangkat mempromosi orang baru dijabatan yang baru. Kecuali atas izin dan persetujuan Kemendagri, itu jelas tidak boleh selama 6 bula sebelum dan 6 bulan setelah dia diangkat,” jelas Juanda.

Tapi lanjut Juanda, boleh atas izin dan persetujuan yang mana?, misalnya ada jabatan kosong, karena orangnya sakit atau mendadak berhalangan tetap, meninggal dunia. Yang tidak bisa menjalankan tugas itu boleh mengangkat Plh.

“Kalau melalui proses lelang jabatan boleh definitip tapi kalu belum tidak boleh,” lanjutnya

“Persoalannya di kaur itu memberhentikan orang dan mengangkat Plh tanpa izin Mendagri jelas itu salah,” kata Juanda seperti dilansir Kantor Berita RMOLBengkulu, Minggu (20/9).

Berdasarkan apa dia diberikan sanksi itu, ada putusan pengadailan atau melalui proses Baperjakat kalau tidak ada keputusan itu tidak boleh.

“Takutnya atau saya khawatirkan, inilah yang tidak boleh dilakukan sebenarnya dikhawatirkan ada kepentingan politik petahana dalam rangka pencalonan, misalnya dia yang bersangkutan ini tidak mendukung si bupati atau ada kecenderungan berpihak kepada calon lain misalnya,” ucap Juanda.

Kalaupun ada pelanggaran juga harus dibuktikan dulu tingkat kesalahannya itu apa?, boleh diganti kalau yang bersangkutan sudah melalui proses hukum, misalnya melakukan dugaan pelanggaran atau tidak loyal, melanggar sumpah jabatan, melanggar disiplin, yang mana yang dilanggar oleh kepalah dinas itu, ini harus jelas.

“Sejauh mana tingkat pelanggaranya, apa ringan sedang dan berat sehingga sampai menurunkan jabatan, ini katagori berat,” demikian Juanda. [ypb]


RDNews. Presiden Jokowi resmi melantik Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Wakil Gubernur Bengkulu Rosjonsyah di Istana Negara, Kamis (24/2). Selain itu juga Presiden Jokowi juga melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yaitu Mahyeldi dan Audy serta Ahmad dan Marlin Agustina Kepulauan Riau (Kepri) periode jabatan 2021-2024 Pelantikan dengan menerapkan…

RDNews. Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Bengkulu direncanakan dilantik, Jumat, 26 Februari 2021 mendatang. Pelantikan akan dilakukan oleh Penjabat Gubernur Bengkulu Robert Simbolon secara virtual, mengingat masih dalam kondisi pendemi Covid-19. Menurut Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, pelantikan para Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut guna menindaklanjuti…

RDNews. Sepuluh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di kabupaten/kota Provinsi Bengkulu sepakat mendukung kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ketua DPC Demokrat Kota Bengkulu, Suhartono mengaku jika pihaknya menolak keras isu kudeta yang saat ini tengah menyerang partai berlambang mercy tersebut. “Kami seluruh anggota DPC Demokrat Kota…

RDNews. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Pemprov) mendapatkan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS tahun 2021. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Achmad Chrisna Putra membenarkan bahwa memang ada kenaikan tambahan penghasilan bagi PNS Pemprov. “Ya benar,” singkatnya saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLLampung, Minggu malam (21/2). Berdasarkan…