Massa Minta KPU Prov Segera Intruksikan KPU Kaur Jalankan Rekom Bawaslu

RDNews, Kaur – Koalisi Pemuda Peduli Kaur (KPPK) melakukan aksi dengan mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Provinsi Bengkulu, Sabtu (24/10).

Baca Juga

Aksi tersebut merupakan wujud kekecewaan massa atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan petahana pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Kaur, Gusril Pausi.

KPU Kaur yang memutuskan Gusril tidak bersalah dan terbebas dari sanksi diskualifikasi nampaknya telah menimbulkan gejolak ditengah masyarakat.

Sambil membentangkan spanduk protes dan orasi, massa aksi menuntut agar KPU RI segera mengambil alih Pilkada Kabupaten Kaur 9 Desember mendatang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selain itu, massa juga meminta agar KPU provinsi segera mengintruksikan KPU Kabupaten Kaur untuk menjalankan rekomendasi Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan petahana.

“Kami meminta KPU Provinsi Bengkulu segera mengintruksikan KPU Kaur untuk menjalankan rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran yang dilakukan petahana,” kata Koordinator Aksi, Fikri dalam orasinya.

Selain tuntutan diatas, massa juga meminta agar KPU Provinsi segera melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kinerja KPU Kabupaten Kaur.

“Evaluasi dan segera monitoring kinerja KPU Kaur,” tambahnya.

Namun, setelah menyampaikan tuntutan dan orasi, massa aksi tidak berhasil menemui satu orang pun komisoner KPU maupun Bawaslu Provinsi Bengkulu. Lanjut Fikri, mereka akan kembali datang dengan jumlah yang lebih banyak jika tuntutan massa tidak segera ditindaklanjuti.

“Kami tidak berhasil menemui satupun komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi. Untuk itu, kami akan memikirkan ulang untuk bertemu dan tidak segan-segan membawa massa yang lebih banyak jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti,” tutupnya. [Red]


RDNews. Informasi terkait bakal bergantinya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu yang beredar belakangan akhirnya ditanggapi Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Namun akhirnya informasi tersebut dibantah langsung oleh orang nomor satu di Provinsi Bengkulu tersebut. Rohidin menyebut jika pihaknya belum mempunyai rencana untuk pengganti Sekda. Ia pun menegaskan bahwa informasi terkait Sekda…

RDNews. Sebanyak 38 bupati dan wali kota menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), Selasa (02/03), di Jakarta. Penandatanganan ini menjadi komitmen awal dibangunnya MPP di masing-masing daerah, yang akan mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi nasional. Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo…

RDNews. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, Selasa (02/03) menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tahun 2020 kepada Pemda Provinsi Bengkulu, melalui Gubernur Rohidin Mersyah, di Ruang Kerja Gubernur Bengkulu. Diungkapkan Gubernur Rohidin, dari LHP tahun 2020 yang disampaikan, selain program pembangunan, pengawas juga difokuskan BPKP pada aspek penggunaan…

RDNews. Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda) bertajuk “Peran HIPMI Dalam Membangun Bengkulu”, Senin, 1 Maret 2021 di Madeline Hotel. Diklatda yang dihadiri sejumlah Pengurus BPP HIPMI, perwakilan Pengurus BPC se-Provinsi Bengkulu, dan Senator Riri Damayanti John Latief ini dibuka oleh…