KPU Kaur Resmi Diadukan Ke DKPP

RDNews, Kaur – Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu yang tidak dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaur berujung pengaduan ke dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baca Juga

Dalam hal ini, KPU Kaur diadukan Ketua Dewan Pimpinan Aktivis Bengkulu Raflesia (ABR), Aprin Taskan Yanto, karena tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu Kaur yang merekomendasikan untuk mendiskualifikasi calon petahana, Gusril Pausi.

Gusril dinyatakan terbukti bersalah atas dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU 10/2016, karena melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon Pilkada.

Pejabat yang dimutasi Gusril ialah setingkat eselon II. Yaitu Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Kadis Parpora) Kabupaten Kaur, Jon Harimol, yang dimutasi menjadi analis Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaur, yang tertuang di dalam petikan keputusan Bupati Kaur nomor: 188.4.45-693 Tahun 2020.

“Oleh karena itu kita melaporkan hari ini, menanyakan hasil laporan kita beberapa Minggu yang lalu ke DKPP. Orang yang kita laporkan adalah 3 orang komisioner KPU kabupaten Kaur tambah 2 orang KPU provinsi (Kaur),” ujar Kuasa Hukum pengadu, Ahmad Kabul saat ditemui di Kantor DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, Kamis (29/10) seperti di beritakan RMOLBengkulu dari kantor berita RMOL.ID

Lebih lanjut, Kabul menerangkan konstruksi pokok aduan clientnya terhadap KPU Kaur dimulai dari surat rekomendasi Bawaslu nomor: 87/K.BE-04/PM.06.02/IX/2020 perihal pelanggaran admnistrasi pemilihan yang dilakukan Bupati Kaur, Gusril Pausi ke KPU Kaur.

Namun, KPU Kaur menganulir seluruh rekomendasi Bawaslu Kaur dan menyatakan Gusril tidak melakukan pelanggaran atas perjantian Jon Harimol sebagai Kadis Parpora.

Padahal, menurut Kabul dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak ada persetujuan mutasi yang diperkuat dengan surat Biro Hukum Kemendagri nomor 180/1932/Biro Hukum, yang ditandatangani Plh Kepla Biro Hukum Kemendagri Erma Wahyuni.

Selain itu, berdasarkan Pasal 71 Ayat 5 UU 10/2016 menyatakan, “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) UU yang sama dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

“Biro Hukum Kemendagri menjawab surat dari Jon Harimol kepala dinas yang dimutasi, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat 2 tersebutdan surat edaran Menteri no.273/487/SJ, bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati tersebut itu melanggar administrasi, karena jelas harus ada persetujuan dari Mendagri (untuk mutasi),” beber Kabul.

“Akan tetapi KPU Kabupaten Kaur tidak melihat ketentuan ini. Ini yang kita pertanyakan, ada apa KPU Kabupaten Kaur tiba-tiba hasil rapat pleno mereka menyatakan tidak mencukupi unsur-unsur pelanggaran administrasi,” sambungnya.

Selain itu, Kabul juga menambahkan argumentasi hukum lainnya untuk membawa perkara ini ke DKPP. Yang mana dibuktikan dengan hasil pleno KPU yang menganulir rekomendasi Bawaslu Kaur hanya ditandatangani 3 anggota KPU Kaur.

“Tidak kompak, tidak sinkron. Ada dari komisioner KPU (Kaur) yang tidak membubuhkan tanda tangan dua orang dari lima orang. Mereka tidak menyertakan tanda tangan,” demikian Kabul manambahkan.

Sebagai informasi, aduan pelanggaran etik yang dilaporkan ini disampaikan ke DKPP pada 9 Oktober. Saat ini pelapor menunggu jadwal sidang perkara dari DKPP. [red/ypb]


RDNews. Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menggelar Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda) bertajuk “Peran HIPMI Dalam Membangun Bengkulu”, Senin, 1 Maret 2021 di Madeline Hotel. Diklatda yang dihadiri sejumlah Pengurus BPP HIPMI, perwakilan Pengurus BPC se-Provinsi Bengkulu, dan Senator Riri Damayanti John Latief ini dibuka oleh…

RDNews. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjajaki jalan tengah konflik nelayan tradisional dan modern. Rohidin mengambil langkah mendengarkan langsung curhatan dari kubu nelayan pengguna trawl untuk menghimpun informasi objektif, Senin (1/3). “Dalam suasana kekeluargaan ini, saya ingin mendengar langsung dari nelayan. Apa yang menjadi keinginan dan harapan mereka. Dan tentu setiap…

RDNews. Di hari pertama bertugas usai dilantik, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Wakil Gubernur Rosjonsyah melakukan Rapat Koordinasi bersama seluruh pejabat eselon di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, di Ruang Pola Provinsi Bengkulu, Senin (1/3). Dalam arahannya, Gubernur Rohidin menegaskan bahwa, hari ini dalam kepemimpinannya bersama Wagub Rosjonsyah merupakan babak baru…

RDNews. Toko Elektronik “Iin Elektronik * * (Bintang 2)” resmi dilaunching hari ini, Minggu, 28 Februari 2021. Hadir dengan motto “Berkualitas, Termurah, dan Terlengkap” Iin Elektronik siap memberikan pelayanan yang berkualitas dengan produk-produk elektronik yang juga berkualitas. “Juga termurah dan terlengkap,” kata CEO Iin Elektronik April Yones yang juga Ketua…