JMSI Angkat Bicara Terkait Maklumat Kapolri Tentang Larangan Penyebaran Konten FPI

RDNews. Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menyayangkan Maklumat Kapolri yang melarang masyarakat mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait Front Pembela Islam (FPI) baik melalui website maupun media sosial.

Baca Juga

Isi dari poin 2 (d) Maklumat Kapolri Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) yang ditandatangani Kapolri Jenderal Idham Aziz hari ini (Jumat, 1/1), bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hak masyarakat dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi seperti yang diatur di dalam Pasal 28F UUD 1945.

Dalam keterangan pers yang disampaikan Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa dan Sekjen JMSI, Mahmud Marhaba disebutkan, UUD 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, juga hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran komunikasi yang tersedia.

Menurut JMSI, organisasi perusahaan media siber itu, walaupun Maklumat Kapolri tidak secara tegas menyatakan melarang kegiatan pers terkait FPI, namun pada praktiknya maklumat tersebut dapat digunakan untuk memberangus karya jurnalistik yang selain dilindungi Pasal 28F UUD 1945 juga dilindungi UU 40/1999 tentang Pers.

Apalagi poin ke-3 Maklumat Kapolri menggunakan istilah “diskresi Kepolisian” yang bisa diartikan sebagai kewenangan penuh untuk mengambil langkah apapun di luar yang diatur oleh peraturan perundangan yang ada dan diketahui masyarakat.

“Secara teknis, Maklumat Kapolri itu juga menyulitkan bahkan absurd bagi kerja jurnalistik,” ujar Teguh Santosa, Jumat malam (1/12).



Dalam UUD 40/1999 telah ditegaskan bahwa masyarakat pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Maklumat Kapolri bisa membuat wartawan justru mengabarkan ilusi dan fantasi.

Jelas Teguh Santosa, JMSI dapat memahami bahwa Polri bertanggung jawab dalam hal penegakan aturan menyusul pembubaran dan pelarangan FPI beradasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang diumumkan hari Rabu lalu (30/12).

Namun sebagai negara hukum, proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan hukum yang lain, apalagi hukum yang lebih tinggi, dalam hal ini Konstitusi UUD 1945.

Di sisi lain, lanjut Teguh Santosa, JMSI mengajak perusahaan media siber yang tergabung dalam JMSI memastikan wartawan di perusahaan media siber masing-masing bekerja dengan mematuhi kode etik jurnalistik.

JMSI memahami dan menyadari bahwa persoalan yang terkait dengan pembubaran dan pelarangan FPI baru-baru ini memiliki dimensi politik dan sosial yang luas.

“Kepatuhan kita pada kode etik jurnalistik dan keberpihakan kita pada kepentingan masyarakat luas dan bangsa menjadi penentu agar karya jurnalistik yang kita hasilkan dapat menjadi suluh bagi perjalanan bangsa dan negara,” demikian Teguh Santosa seperti dilansir RMOL.ID. [JMSI]


Share.

RDNews. Mengemban jabatan sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri merupakan sebuah tanggung jawab yang besar bagi seorang Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Di tengah kesibukannya, ia selalu memanfaatkan waktu luangnya di akhir pekan untuk bercengkerama bersama keluarga usai lima hingga enam hari yang padat dengan aktivitas pekerjaan. “Hari Minggu…

Share.

RDNews. Sikap tegas yang diperlihatkan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, ketika menerima Menteri Luar Negeri RRC, Wang Yi, di Pejambon, Rabu sore (13/1), diapresiasi kalangan akademisi di tanah air. Menlu Retno Marsudi dalam pertemuan itu mengingatkan kembali arti penting menjaga perdamaian dan stabilitas di perairan Laut China Selatan dengan…

Share.

RDNews. Gubernur Riau (Gubri) mengingatkan, agar menjaga organisasi Special Olympics Indonesia (SOIna) Riau dengan hati. Karena organisasi ini bukanlah organisasi biasa. “Tapi saya yakin, pengurus SOIna yang dilantik hari ini, adalah para pengurus yang berjiwa sosial, tangguh, sabar, berdedikasi dan terampil, ” kata Gubernur Riau diwakili PLH Sekdaprov H Masrul…

Share.

RDNews. Maklumat Kapolri yang sedang diperbincangan komunitas pers nasional dapat mengamputasi demokrasi. Tidak hanya membahayakan kehidupan pers, namun juga mengabaikan hak masyarakat yang dilindungi konstitusi. Tokoh pers nasional yang juga Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Ilham Bintang mengatakan, secara legalistik formal, Konstitusi jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan Maklumat…

Share.