JMSI Angkat Bicara Terkait Maklumat Kapolri Tentang Larangan Penyebaran Konten FPI

RDNews. Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menyayangkan Maklumat Kapolri yang melarang masyarakat mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait Front Pembela Islam (FPI) baik melalui website maupun media sosial.

Baca Juga

Isi dari poin 2 (d) Maklumat Kapolri Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) yang ditandatangani Kapolri Jenderal Idham Aziz hari ini (Jumat, 1/1), bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hak masyarakat dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi seperti yang diatur di dalam Pasal 28F UUD 1945.

Dalam keterangan pers yang disampaikan Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa dan Sekjen JMSI, Mahmud Marhaba disebutkan, UUD 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, juga hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran komunikasi yang tersedia.

Menurut JMSI, organisasi perusahaan media siber itu, walaupun Maklumat Kapolri tidak secara tegas menyatakan melarang kegiatan pers terkait FPI, namun pada praktiknya maklumat tersebut dapat digunakan untuk memberangus karya jurnalistik yang selain dilindungi Pasal 28F UUD 1945 juga dilindungi UU 40/1999 tentang Pers.

Apalagi poin ke-3 Maklumat Kapolri menggunakan istilah “diskresi Kepolisian” yang bisa diartikan sebagai kewenangan penuh untuk mengambil langkah apapun di luar yang diatur oleh peraturan perundangan yang ada dan diketahui masyarakat.

“Secara teknis, Maklumat Kapolri itu juga menyulitkan bahkan absurd bagi kerja jurnalistik,” ujar Teguh Santosa, Jumat malam (1/12).



Dalam UUD 40/1999 telah ditegaskan bahwa masyarakat pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Maklumat Kapolri bisa membuat wartawan justru mengabarkan ilusi dan fantasi.

Jelas Teguh Santosa, JMSI dapat memahami bahwa Polri bertanggung jawab dalam hal penegakan aturan menyusul pembubaran dan pelarangan FPI beradasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang diumumkan hari Rabu lalu (30/12).

Namun sebagai negara hukum, proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan hukum yang lain, apalagi hukum yang lebih tinggi, dalam hal ini Konstitusi UUD 1945.

Di sisi lain, lanjut Teguh Santosa, JMSI mengajak perusahaan media siber yang tergabung dalam JMSI memastikan wartawan di perusahaan media siber masing-masing bekerja dengan mematuhi kode etik jurnalistik.

JMSI memahami dan menyadari bahwa persoalan yang terkait dengan pembubaran dan pelarangan FPI baru-baru ini memiliki dimensi politik dan sosial yang luas.

“Kepatuhan kita pada kode etik jurnalistik dan keberpihakan kita pada kepentingan masyarakat luas dan bangsa menjadi penentu agar karya jurnalistik yang kita hasilkan dapat menjadi suluh bagi perjalanan bangsa dan negara,” demikian Teguh Santosa seperti dilansir RMOL.ID. [JMSI]


RDNews. Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) secara resmi baru saja meluncurkan “JMSI AWARD” dengan tema “Bersemi Kala Pandemi”. JMSI Award adalah anugerah karya jurnalistik bagi insan pers dan media massa, yang diformat dalam bentuk lomba karya jurnalistik yang acara puncak atau malam penganugerahannya nanti dilaksanakan bertepatan dengan momentum peringatan HUT…

Oleh : Ilham Bintang KITA kini sudah merasakan pengalaman sama dan merata. Setiap pagi buka Grup Whats Apps (WA) — komunitas apapun–hanya berita duka yang dominan. Tentang tokoh publik, kawan, tetangga, sahabat, bahkan keluarga terdekat yang wafat. Sekurangnya, pemberitahuan terpapar virus Covid19 sekeluarga, atau satu rumah. Dan, tidak bisa ditampung…

RDNews. Digital space pada prinsipnya adalah sebuah platform yang berfungsi mewadahi arus informasi di tengah masyarakat. Sama persis dengan fungsi platform yang lebih dahulu ada, baik cetak, radio, maupun televisi. Platform digital memiliki sejumlah keunggulan yang tidak dimiliki platform-platform sebelumnya. Ia nyaris tak memiliki batas ruang dan waktu, menawarkan interaksi…

RDNews. Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Aceh periode 2020-2025 resmi dilantik. Ketua JMSI Aceh, Hendro Saky berserta anggota pengurus lainnya dikukuhkan Ketua Umum JMSI Teguh Santosa. Proses pengukuhan di Ballroom Aceh, Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, berlangsung meriah. Dengan tetap memperhastikan dan menjaga protokol kesehatan, tamu dan undangan…