Paripurna, Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur atas Usulan Raperda Adaptasi Kebiasaan Baru

RDNews. DPRD Provinsi Bengkulu menggelar rapat paripurna yang ke 2 Masa Persidangan ke I Tahun Sidang 2021, di Ruang Rapat Paripurna, Kamis (7/1).

Paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi, Isnan Fajri didampingi Wakil Ketua , Suharto dan Wakil Ketua, Erna Sari Dewi.

Dalam paripurna tersebut, Wakil Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur Bengkulu atas Raperda Usulan Gubernur tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Gubernur Bengkulu menyampaikan, berdasarkan Instruksi Mendagri RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, kepala daerah diinstruksikan untuk menegakkan secara konsisten protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing.

“Berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan terebut,” sampai Wagub Dedy Ermansyah, membacakan Nota Penjelasan Gubernur Bengkulu.

Selanjutnya, kata Dedy, juga di instruksikan untuk melakukan langkah-langkah proaktif dalam mencegah penularan Covid-19 dan bukan hanya bertindak responsif dan reaktif saja.

Sehubungan dengan hal itu, lanjutnya, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 memiliki alasan kuat untuk diwujudkan.

“Perda ini merupakan Perda ‘mandatory’ yang dapat diterapkan diseluruh wilayah Provinsi Bengkulu khususnya bagi wilayah kabupaten/kota yang belum memiliki Perda sejenis,” sebutnya.

Adapun materi pokok yang diatur dalam Perda ini, jelas Dedy, berisi tentang Adaptasi Kebiasaan Baru yang wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat di Provinsi Bengkulu dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Rancangan Perda ini adalah pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sosialisasi dan partisipasi. Peningkatan penanganan kesehatan, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana,” jelasnya. [adv]

Share.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: