Enam Jam Diperiksa Terkait Suap Ekspor Benur, Begini Penjelasan Mantan Pjs Bupati Bengkulu Selatan

RDNews. Pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster, Jumat (29/1).

Baca Juga

Pejabat Pemprov Bengkulu yang diperiksa hari ini adalah, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Isnan Fajri yang pada tahun 2020 lalu juga sebagai pejabat sementara (Pjs) Bupati Bengkulu Selatan (BS) selama pagelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Dilansir dari kantor berita RMOL, Isnan telah menjalani pemeriksaan lebih dari enam jam lamanya sejak pukul 10.05 WIB hingga pukul 16.32 WIB.

Isnan mengaku pemeriksaan yang telah dijalaninya berjalan dengan lancar.

“(Pemeriksaan) Berjalan lancar saja,” ujar Isnan kepada Kantor Berita Politik RMOL di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat sore (29/1).



Isnan yang mengenakan jaket dan topi berwarna putih ini berjalan dengan cepat setelah keluar dari Lobby Gedung Merah Putih KPK.

Isnan nampak berjalan cepat meski cuaca sedang turun hujan dengan intensitas ringan.

Saat ditanyakan adanya dugaan keterlibatan pejabat di Pemprov Bengkulu di perkara yang menjerat Edhy Prabowo (EP) saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Isnan membantah.

“Enggak,” singkatnya dengan tegas.



Meski telah diperiksa oleh lembaga antirasuah, Isnan menepis kalau dirinya terlibat dalam kasus suap benur.

“Gak ada urusannya saya sama benur,” pungkasnya.

Seperti diketahui, penyidik KPK sebelumnya telah memeriksa pejabat di daerah Bengkulu.

Yaitu, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dan Bupati Kaur, Gusril Pausi yang telah diperiksa pada Senin (18/1).



Saat diperiksa itu, penyidik mendalami keterangan Gusril Pausi terkait rekomendasi usaha lobster dan surat keterangan asal benih lobster di Kabupaten Kaur Bengkulu yang diperuntukkan untuk PT Dua Putra Perkasa (DPP) yang diajukan oleh tersangka Suharjito (SJT)

Sementara itu untuk saksi Rohidin, penyidik mendalami keterangan Rohidin terkait rekomendasi usaha lobster di Provinsi Bengkulu untuk PT DPP yang diajukan oleh tersangka Suharjito (SJT) selaku Direktur PT DPP.

Namun demikian, usai menjalani pemeriksaan, Rohidin membantah telah menerima uang dari PT DPP maupun dari tersangka Suharjito.

Sedangkan Gusril, hanya memilih diam saat dilontarkan beberapa pertanyaan oleh wartawan setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 10 jam. [red]

Sumber: RMOL.ID


RDNews. Satu medali emas berhasil diraih oleh atlet Provinsi Bengkulu dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang diselenggarakan di Bumi Cendrawasih, Papua pada Senin (4/10). Putu Martika salah satu perwakilan asal Provinsi Bengkulu dengan jenis cabang olahraga (cabor) Binaraga di nomor pertandingan 85 Kg berhasil meyabet medali emas setelah…

RDNews. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri menegaskan bahwa salah satu dari 18 program prioritas Gubernur Bengkulu dan Wakil Gubernur Bengkulu berupa bantuan Tabung Gas LPG Gratis, hanya untuk masyarakat provinsi Bengkulu yang tidak mampu. Hal ini disampaikan Sekda usai rapat pembahasan Program Bantuan Tabung LPG 3 kg Gratis…

RDNews. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu siap mensupport dan bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Bumi Rafflesia ini. Pernyataan itu diungkapkan Gubernur Rohidin usai menerima audiensi Kepala BNNP Bengkulu yang baru Supratman, di Gedung Daerah Bengkulu. “Kita…

RDNews. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. Dengan capaian ini berarti Pemprov Bengkulu telah berhasil meraih opini WTP dari BPK RI empat kali berturut-turut (2017, 2018, 2019,…