KPK Dorong Pemprov Amankan Aset Daerah

RDNews. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk mengamankan seluruh aset daerah. Khususnya dalam bentuk sertifikasi tanah.

Baca Juga

“KPK memfokuskan agar Pemda mengamankan aset daerah, seperti tanah. Saat ini, aset pemerintah provinsi Bengkulu yang sudah sertifikasi sudah mencapai 72 persen, sisanya 28 persen ditargetkan proses sertifikasi tanah selesai paling lambat tahun 2024,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Hamka Sabri usai mengikuti Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terkait dengan Pengamanan Aset se Provinsi Bengkulu secara Zoom Meeting di ruang VIP Pola Prov, Selasa (9/2).

Lebih lanjut, menurut Hamka, dilihat dari menajemen aset daerah provinsi Bengkulu sudah mencapai angka 91,60 persen. Tinggal nanti menyelesaikan sertifikasi tanah, yang selama ini mengalami hambatan utama dalam hal pendanaan.

“Manajemen aset daerah kita sudah bagus sekali, capaiannya hampir sempurna. Tinggal pada poin sertifikasi lagi, masalah pendanaan menjadi faktor penghambat, namun kita akan semaksimal mungkin mengatasinya. Tahun ini akan dianggarkan untuk sertifikasi tanah. Kita memiliki target 109 persil untuk tahun 2021 ini,” jelas Sekda

Sementara Sekretaris Inspektorat provinsi Bengkulu Henny Kauri menyampaikan masalah aset ini akan terus digenjot hingga selesai. Sehingga, dapat mengikuti beberapa poin lainnya seperti database aset, pengelolaan aset, serta penertiban dan pemulihan aset yang angkanya sudah sempurna 100 persen.

“Progresnya terus menanjak, dan kami optimis dapat segera menuntaskan sertifikasi aset ini,” terang Henny. [MC]


RDNews. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu siap mensupport dan bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Bumi Rafflesia ini. Pernyataan itu diungkapkan Gubernur Rohidin usai menerima audiensi Kepala BNNP Bengkulu yang baru Supratman, di Gedung Daerah Bengkulu. “Kita…

RDNews. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. Dengan capaian ini berarti Pemprov Bengkulu telah berhasil meraih opini WTP dari BPK RI empat kali berturut-turut (2017, 2018, 2019,…

RDNews. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026 sudah memasuki tahapan uji publik II perumusan Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Yuliswani menyampaikan kegiatan ini merupakan amanat pelaksanaan undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.…

RDNews. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) angkatan XV. Dikatakan Ketua PWI Bengkulu Zacky Antoni, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PWI sebagai organisasi wartawan dan Pemerintah Provinsi Bengkulu, untuk terus melakukan upaya peningkatan sumber daya…