Kapolri Keluarkan Surat Edaran Penanganan Kasus UU ITE

RDNews. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Baca Juga

Surat Edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Jumat, 19 Februari 2021.

Dalam Surat Edaran tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

“Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Kapolri dalam Surat Edaran tersebut.

Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaskud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Penyidik Polri pun diminta memedomani hal-hal sebagai berikut:

a. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya

b. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat

c. mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber

d. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil

e. sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

f. melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada

g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

h. terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme

i. korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali

j. penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan

k. agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

“Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri,” ujar Kapolri dalam Surat Edaran.

Menanggapi edaran Kapolri tentang penanganan kasus ITE tersebut, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Drs Teguh Sarwono melalui Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno, mengungkapkan bahwa Polda Bengkulu dan Polres jajaran siap untuk melaksanakan penanganan Kasus UU ITE dengan lebih mengutamakan upaya edukasi dan langkah persuasif sesuai dengan yang telah di instruksikan oleh Kapolri dalam edarannya.

“Kami akan lebih mengutamakan upaya edukasi lebih dulu dan langkah persuasif, bila ada korban yang ingin tetap melanjutkan hingga pengadilan akan kami upayakan mediasi terlebih dahulu.” Ungkap Kabid Humas Polda Bengkulu. [red]

tribratanewsbengkulu


RDNews. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu berhasil melakukan pengungakapan dugaan tindak pidana korupsi pemungutan uang Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (BLT- UMKM) di Desa Air Napal, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng). Dari penangkapan tersebut, Ditreskrimsus Polda Bengkulu berhasil mengamankan 4 orang tersangka terdiri…

RDNews. Bertempat di Aula Adem Polda Bengkulu, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Guntur Setyanto menghadiri peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke 66 tahun 2021. Di usia setengah abad lebih ini, Kapolda Bengkulu berharap agar Polisi Lalu Lintas (Polantas) khususnya Polda Bengkulu untuk terus berinovasi serta kreatif dalam memberikan pelayanan lalu lintas…

RDNews. Terlibat dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, seorang pemuda asal Kecamatan Kedurang Ulu inisial MCF (23) diamankan Tim Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Selatan Polda Bengkulu. “Terduga pelaku berhasil diamankan saat berada di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna pada Minggu dini hari (20/09),” terang Kapolres…