Penghasilan PNS Pemprov Naik, Tertinggi Sekda Rp 75 Juta

RDNews. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Pemprov) mendapatkan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS tahun 2021.

Baca Juga

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Achmad Chrisna Putra membenarkan bahwa memang ada kenaikan tambahan penghasilan bagi PNS Pemprov.

“Ya benar,” singkatnya saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLLampung, Minggu malam (21/2).

Berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur (Pergub) 5/2021 yang diterbitkan pada Tanggal 8 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Plt Kepala Biro Hukum Sulistyowati, ada tiga jabatan yang mengalami kenaikan TPP PNS di tahun 2021 yakni bagi jabatan struktural, jabatan fungsional serta jabatan pelaksana.

Rincian TPP PNS di tahun 2021 tersebut terdiri dari jabatan struktural yakni Sekretaris Daerah Provinsi (Jabatan pimpinan tinggi madya) sebesar Rp 75 juta, Asisten Sekda (jabatan pimpinan tinggi pratama) Rp 38 juta, Inspektur, Kaban, Kadis, Setwan (jabatan pimpinan tinggi) Rp 28 juta sampai Rp 40 juta.

Staf ahli gubernur (jabatan pimpinan tinggi) Rp 22,5 juta, Kepala Biro (jabatan pimpinan tinggi) Rp 22 juta, Ka.Penghubung, Irban, Sekretaris, Kabag (administrator) Rp 14 juta sampai Rp 18,2 juta.

Kabag, Kabid, Kepala UPTD (administrator) Rp 11 juta sampai Rp 16,7 juta dan Kasubag, Kasubid, Ka.Seksi (pengawas) Rp 7,5 juta sampai Rp 12,7 juta.

Kemudian untuk jabatan fungsional yakni jenjang utama sebesar Rp 16,9 sampai Rp 17,1 juta, jenjang utama Rp 15,9 juta sampai Rp16,1 juta, jenjang madya Rp 12,9 juta sampai Rp13,1 juta, jenjang madya Rp 10,9 juta sampai Rp 11,1 juta, jenjang muda Rp 9,9 juta sampai Rp 10,9 juta, jenjang muda Rp7,9 juta sampai Rp 8,1 juta.

Jenjang pertama sebesar Rp 4,9 juta sampai Rp 5,1 juta, jenjang penyelia Rp 3,9 juta sampai Rp 4,1 juta, jenjang pelaksana lanjutan/mahir Rp 3,4 juta sampai Rp 3,6 juta, jenjang pelaksana/terampil Rp 2,5 juta sampai Rp 2,7 juta, jenjang pemula Rp 2,50 juta sampai Rp 2,250 juta.

Sementara, jabatan pelaksana terdiri dari analisis, bendahara, fasilitator, komediator, konselor, pemeriksa, pranata, penelaah, pengamat operasi dan pemeliharaan SDA, pengawas, pengembang kurikulum, pengendali teknologi informasi, pengevaluasi kebijakan penelitian, penguji lab. tanah, aspal dan beton, penelidik, geologi, penyidik, penyuluh, penyusun, perancang promosi, syahbandar pelabuhan perikanan sebesar Rp 2,5 juta sampai Rp 3,9 juta.

Operator pengembangan sarana IPTEK, pengelola, pengevaluasi, SPM angkutan, pengelola, sekretaris, pranata, verifikator, teknisi jaringan teknologi informasi komputer pendidikan, teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana Rp 2,2 juta sampai Rp 3,5 juta.

Selanjutnya, untuk awak kapal pengawas, juru survei pemukiman perumahan, nahkoda operator, pelaksana sistem pengendalian internal, pelatih atlet, pemantau, pemelihara, penagih, retribusi, pengadministrasi, pengawas olahraga, pengolah informasi dan komunikasi, penjaga asrama, penjaga pintu air, penjaga makam pahlawan, perawat ternak, petugas operasi dan pemeliharaan SDA, petugas protokol, pranata jamuan, pranata pengambilan sampel, pranata teknologi informasi komputer teknisi Rp 2 juta sampai Rp 3,2 juta.

Pengemudi binatu rumah sakit, juru pungut retribusi, juru rawat jenazah, pengemudi, petugas keamanan pengambil contoh Rp 1,7 juta sampai Rp 2,1 juta, pramu bakti, pramu kebersihan Rp 1,6 juta sampai Rp 2 juta. [red]

sumber: rmol.id


RDNews. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu siap mensupport dan bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Bumi Rafflesia ini. Pernyataan itu diungkapkan Gubernur Rohidin usai menerima audiensi Kepala BNNP Bengkulu yang baru Supratman, di Gedung Daerah Bengkulu. “Kita…

RDNews. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. Dengan capaian ini berarti Pemprov Bengkulu telah berhasil meraih opini WTP dari BPK RI empat kali berturut-turut (2017, 2018, 2019,…

RDNews. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026 sudah memasuki tahapan uji publik II perumusan Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Yuliswani menyampaikan kegiatan ini merupakan amanat pelaksanaan undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.…

RDNews. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) angkatan XV. Dikatakan Ketua PWI Bengkulu Zacky Antoni, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PWI sebagai organisasi wartawan dan Pemerintah Provinsi Bengkulu, untuk terus melakukan upaya peningkatan sumber daya…