Disperkim Benteng Tindaklanjuti Temuan BPK

RDNews. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu tahun 2019, penatausahaan aset pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) belum tertib.

Salah satunya ada sebanyak 287 bidang atau persil tanah seluas 1.974.934,29 m2 yang belum memiliki sertifikat senilai Rp 40.787.884.090.

Sehingga BPK merekomendasikan Bupati Benteng, Ferry Ramli mengintruksikan Kepala Badan Keuangan (BKD) untuk berkoordinasi dengan Dinas Perkimtan setempat untuk memproses hal tersebut.

Kepala Disperkim Benteng, Hendri Donal mengatakan hingga saat ini dari jumlah tersebut pada tahun 2020 sudah dicetak sebanyak 160 sertifikat hasil kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Sudah ditindaklanjuti, pada tahun 2020 lalu sudah di cetak sebanyak 160 sertifikat, sekarang tinggal 127 persil yang belum” katanya saat dikonfirmasi RMOLBengkulu, Senin (1/3).

Untuk tahun 2021 ini, lanjutnya sisa tanah yang belum disertifikat tersebut ditargetkan selesai 50 persen, pasalnya anggaran untuk pembuatan sertifikat tersebut sudah disediakan.

“Tahun ini ditargetkan selesai 50 persen dari yang belum disertifikat,” paparnya

Dijelaskan Hendri Donal, belum dibuat serentak sertifikat tersebut pada tahun 2020 lalu karena anggaran yang ada terkena refocusing untuk percepatan penanganan covid-19.

“Pada tahun lalu (2020) anggaran untuk itu ada pemotongan (refocusing), jadi tidak bisa serentak,” pungkasnya dilansir RMOLBengkulu. [ypb]

Share.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: