Mandek, Korban Pertanyakan Dugaan Kasus Penganiayaan Di Kaur

RDNews. Proses penanganan dugaan kasus penganiayaan pada tahun 2020 lalu di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu menimbulkan opini negatif dari pihak korban.

Kasus yang seharusnya sudah sampai di tahapan pengadilan sampai saat ini belum jelas akan titik terangnya. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh korban yang merupakan warga Desa Tanjung Baru Kecamatan Maje, Basuan, Rabu (21/4).

“Sebagai korban saya sangat menyayangkan kenapa hal tersebut bisa menjadi kabur,” jelasnya

Sedangkan proses yang sudah dilalui sampai kepada pemeriksaan penyidik diketahui korban sudah berapa kali diminta keterangan (BAP) dan penggalian bukti tambahan sampai ke proses mendatangi saksi ahli tim dokter yang ada di Kota Bengkulu.

Korban sangat prihatin dengan kasusnya yang terus menggantung sampai saat ini, Kedepannya akan menimbulkan preseden buruk bagi pencari keadilan di Kabupaten Kaur.

“Kami hanya meminta kepada Aparat penegak hukum (APH) untuk memperoleh kepastian hukum dari kasus yang saya alami ini,” tegas korban.

Sebagaimana diketahui khalayak ramai kasus tersebut terjadi di Kecamatan Maje tepatnya pada 23 November 2020 malam lalu, Basuan melaporkan saudara “Bo” dengan pasal penganiayaan.

BO yang merupkan warga Desa Air Dingin Kecamatan Kaur Selatan tersebut dilaporkan oleh korban telah melakukan penghadangan dan penganiaayaan di tempat kejadian perkara (TKP), tidak lama dari kejadian tersebut.

Kedua belah pihak sudah dimintai keterangan resmi atas laporan tersebut oleh APH. Namun hampir setengah tahun tindak lanjut dari laporan tersebut belum menemui titik terang. Penyidik dalam keterangannya sudah melengkapi berkas perkara. “Kami mempertanyakan sampai tahapan di mana terhadap kasus tersebut saat ini,”

Dari kedua belah pihak menyatakan belum ada mediasi penyelesaian di luar pengadilan.

“Apapun hasilnya kami sebagai warga negara yang baik mudah mudahan akan siap menerima keputusan dari proses hukum yang tegak lurus. Tidak akan ada pertanyaan bagi kami sekeluarga besar jika perkara ini di selesaikan secara koridor yang berlaku,” ungkap Basuan.

Kepastian hukum, lanjutnya sangat kami harapkan dari sebuah proses hukum bahkan UU yang menyatakan tidak ada satu warga negarapun yang kebal akan hukum.

“Kasus ini sudah berulang kali saya pertanyakan, dalam waktu dekat secara resmi dengan didampingi oleh penasehat hukum akan mempertanyakan kembali apa yang menyebabkan kasus ini jalan ditempat,” pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, Jurnalis sedang berusaha menghubungi APH setempat. [ypb]

Share.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: