Indonesia “Darurat” Kebocoran Data Penduduk

Oleh: Elfahmi Lubis

SEPERTINYA tidak ada space (ruang) yang aman di republik ini untuk sebuah kejahatan, dan menariknya negara sepertinya abai memberikan proteksi terhadap warga negara atas kejahatan tersebut. Coba bayangkan diduga ada 279 juta data penduduk Indonesia bocor ke tangan pihak asing yang tidak bertanggungjawab.

Anda bisa bayangkan juga apa yang bakal terjadi jika data pribadi yang merupakan sebuah privacy yang wajib dilindungi oleh otoritas berwenang, berada dalam penguasaan orang lain. Contoh kecil saja, bagaimana pusing dan repotnya ketika akun media sosial kita , seperti FB , instagram, WA, dan telegram milik kita dihacker serta dibawah penguasaan orang lain. Orang yang menguasai akan bebas menggunakan akun kita tersebut untuk berbagai kepentingan, mulai melakukan penipuan, memalsukan data, dan berbagai kejahatan lainnya. Begitulah kira-kira analoginya, ketika data pribadi kita ketika dikuasai atau dibocorkan oleh pihak lain.

Anehnya, otoritas yang paling bertanggungjawab terhadap keamanan data pribadi penduduk sepertinya “abai” terhadap persoalan ini. Padahal isu soal kebocoran data pribadi warga negara ini, sudah lama disuarakan berbagai pihak jauh sebelum kasus dugaan kebocoran 279 data pribadi penduduk mencuat.

Kasus kebocoran data pribadi penduduk ini beredar informasi diduga dijual ke forum online ‘Raid Forums’ oleh seorang member dengan nama samaran Kotz. Kotz menyebutkan bahwa data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji. Termasuk data penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia. Modusnya dengan cara menerobos database yg tersimpan di dalam server.

Mengutip pernyataan Pakar Keamanan Internet dari Vaksincom Alfons Tanujaya sebagaimana dikutip detik.com (21/05/21) membeberkan sejumlah bahaya yang dapat mengintai akibat kebocoran data tersebut. Apa saja? Data akan dieksploitasi misalnya dengan membuat KTP aspal (asli tapi palsu) dan digunakan untuk kepentingan kriminal. Misalnya mengajukan pinjaman atas nama korban. Selain itu, data KTP aspal tersebut dapat digunakan oleh pelaku dengan berpura-pura menjadi pemilik KTP dan melakukan kejahatan di sektor perbankan. Seperti digunakan untuk membuka rekening bank bodong yang akan digunakan untuk menampung hasil kejahatan. Ketika uang sudah dikuras, pemilik data yang kelimpungan akan berurusan dengan aparat hukum. Lebih lanjut, dia menjelaskan data kependudukan tersebut bisa digunakan untuk mendaftar berbagai layanan secara ilegal. Dan data tersebut jika digunakan sebagai kredensial maka data tersebut rentan diretas.

Saya sendiri juga memandang bahwa kebocoran data pribadi penduduk ini juga, tidak hanya mengancam keamanan data keuangan warga negara terhadap sebuah kejahatan perbankan. Namun lebih jauh bisa mengancam ketahanan nasional bangsa Indonesia. Data-data pribadi warga negara yang bocor tersebut dapat dipergunakan kekuatan asing untuk melakukan “infiltrasi” dan “agresi” secara cyber terhadap negara, baik untuk kepentingan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Melalui data pribadi penduduk yang bocor tersebut, dapat digunakan pihak asing untuk melakukan mapping dan pemetaan kekuatan dan kelemahan bangsa Indonesia, untuk selanjutnya dirumuskan strategi untuk menghancurkannya. Oleh sebab persoalan kebocoran data pribadi pendudukan tidak bisa dianggap sepele dan enteng, tapi bisa memberikan ancaman besar bagi bangsa ini.

Untuk itu kepada aparat Kepolisian RI melalui Badan Siber, BIN, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kemendagri, dan BUMN yang memegang data pribadi penduduk, untuk segera menuntaskan persoalan ini. Yakni, dengan cara mengungkapkan kasus ini secara tuntas dan transparan, serta harus memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi pendudukan tetap aman dan dibawah kendali otoritas resmi negara. [ypb]
*Penulis adalah akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dewan pakar JMSI Bengkulu

Share.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: