Ketika “Agama” Lokal, Diproteksi Negara

Oleh : Elfahmi Lubis

KEPUTUSAN pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI, yang telah memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, merupakan langkah maju dilihat dari perspektif pendidikan multikultural dan religiusitas. Selain itu kebijakan ini merupakan upaya negara untuk pemenuhan dan proteksi hak konstitusional warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh sebab itu saya menilai langkah Kemendikbud ini merupakan sebuah terobosan penting dalam mewujudkan kebhinekaan dalam pendidikan, yang selama ini sarat dengan praktek dogmatis dibandingkan praksis.

Keberadaan Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sudah lama menjadi diskursus dan pro kontra di publik. Sebagai aliran dan kepercayaan lokal masyarakat yang hidup dan tersebar diberbagai suku di tanah air, keberadaan aliran kepercayaan terhadap TYME tidak bisa diabaikan begitu saja. Bukankah konstitusi UUD NRI 1946, pasal 29 ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Makna yang terkandung dalam pasal 29 ayat (1) itu secara eksplisit menerangkan bahwa bangsa Indonesia melarang ketidakpercayaan terhadap tuhan seperti atheisme. Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan ketuhanan, yaitu bukan negara conffensional state dan juga bukan negara sekular state. Sementara itu makna pasal 29 ayat 2
bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduknya untuk beragama dan beribadah. Artinya, negara akan melindungi, menjamin, membina, dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Negara juga bertugas menjamin keamanan, kenyamanan beragama masyarakatnya, dan juga memelihara kerukunan antar umat.

Eksistensi aliran kepercayaan terhadap TYME ini juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal itu diatur dalam pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU No 24 Tahun 2013 tentang UU Adminduk.

Uji materi yang diajukan Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016. Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.

Artinya, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui oleh pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.

Dalam petikan amarnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk aliran kepercayaan. Selain itu, MK juga memutuskan pasal 61 Ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 61 ayat 2 berbunyi, “Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

Pasal 64 ayat 5 menyatakan, “Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.” Dengan demikian, status penganut kepercayaan dapat dicantumkan dalam kolom agama di KK dan KTP. [ypb]

**Penulis adalah akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dewan pakar JMSI Bengkulu

Share.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: