Firli Bahuri: APH Bersatu, Tidak Ada Lagi Korupsi di Indonesia

RDNews. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak dan meminta aparat penegak hukum (APH) di Jawa Tengah (Jateng) merapatkan barisan untuk tidak abai dan ramah terhadap praktik-praktik korupsi.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Aparat Penegak Hukum di Jawa Tengah yang diselenggarakan di Mapolda Jawa Tengah, Jumat (12/11).

“Kalau semua APH bersatu, tidak ada lagi korupsi di Indonesia,” ujar Firli dalam keterangannya.

Firli menjelaskan bahwa sinergi merupakan hak yang mutlak harus dilakukan oleh APH agar upaya pemberantasan korupsi efektif dan efisien sesuai semangat anak bangsa yang ingin mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi.

Menurut Firli, bangsa Indonesia telah memulai perang melawan korupsi sejak lama yang diwujudkan dengan menerbitkan sejumlah peraturan. Salah satunya, dengan terbitnya UU 3/1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya sambung Firli, pada 1998 melalui proses legislasi terbitlah UU 28/1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bebas KKN. Dan setahun kemudian terbit UU 31/1999.

“Inilah wujud semangat anak bangsa untuk perangi korupsi. Tapi, sampai saat ini korupsi masih merajalela,” sesal Firli.

Oleh karena itu, Firli meminta kepada segenap jajaran penegak hukum yang hadir dalam rapat ini untuk memperkuat sinergitas sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

“Sampai saat ini tidak ada perkara yang bisa disidangkan tanpa perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK atau BPKP. Saya minta kalau ada perkara yang ditangani jaksa atau polisi segera hitung kerugian negaranya,” jelas Firli.

Selain itu sambung Firli, komitmen dan semangat yang sama untuk pemberantasan korupsi juga harus terus dibangun oleh semua pihak baik oleh penyidik, penuntut umum, auditor hingga hakim.

“Kami minta kepada ketua pengadilan bahwa dalam kerangka pemberantasan korupsi, selain hukuman badan, ada ancaman tambahan yang lebih penting, yaitu denda, uang pengganti dan pencabutan hak politik. Ini akan memberikan efek jera,” terang Firli.

Karena, selain hukuman badan, KPK selalu memasukkan tuntutan terkait pidana tambahan berupa perampasan harta, denda, dan pencabutan hak politik.

“Mari kita rapatkan barisan untuk tidak abai dan ramah terhadap praktik-praktik korupsi,” ajak Firli menutup. dilansir RMOL.ID.

Dalam rakor ini, juga dihadiri oleh Kapolda Jateng, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng, Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala Perwakilan BPK, Plt. Kepala Perwakilan BPKP wilayah Jawa Tengah beserta jajaran masing-masing. [red]

Share.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: