Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial “Literasi Untuk Kesejahteraan”

Oleh: Nurjanah *)

Perpustakaan; Fenomena hari ini

DI mata masyarakat, perpustakaan secara umum dikenal sebagai tempat menyimpan buku-buku sumber informasi. Namun lebih dari itu, perpustakaan merupakan sebuah lembaga yang mengelola informasi, bukan hanya menyajikan informasi. Sebagai lembaga yang menyediakan informasi, perpustakaan dituntut untuk bisa menunjang kebutuhan informasi masyarakat pengguna perpustakaan. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan pengembangan koleksi bahan pustaka haruslah sesuai dengan kebijakan pengembangan koleksi yang telah ditetapkan oleh pustakawan dan pihak-pihak yang berkompeten menentukan arah perkembangan perpustakaan.

Perpustakaan umum merupakan lembaga layanan publik yang menyediakan pengetahuan dan informasi serta layanan, untuk semua lapisan masyarakat, tanpa memandang perbedaan umur, ras, gender, agama, kebangsaan, bahasa, status sosial, dan tingkat pendidikan (Sudarsono, 2006: 159). Tetapi hal tersebut masih menjadi persoalan yang mendasar, karena pada kenyataannya, keberadaan perpustakaan masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Perpustakaan umum yang konteks layanannya diberikan untuk semua masyarakat yang menempati daerah tersebut, menjadi tergeser. Terlebih lagi dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini.

Pada era sekarang ini keberadaan perpustakaan umum tidak hanya sebagai tempat untuk membaca saja namun tempat untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan masyarakat untuk berkarya. Ini dapat dikatakan bahwa perpustakaan berperan dalam memberdayakan masyarakat.

Sekarang perpustakaan bukan hanya sebagai gudang buku, namun menjadi tempat di mana masyarakat dapat mengembangkan diri dengan kegiatan yang diadakan sebagai makerspace yakni ruang untuk berkarya (Utami & Prasetyo, 2019).

Melihat pentingnya peran perpustakaan, di mana perpustakaan bukan hanya sebagai pusat sumber informasi tetapi lebih dari itu, sebagai tempat mentrasformasikan diri, sebagai pusat sosial budaya dengan memberdayakankan dan mendemokratisasi masyarakat dan komunitas lokal, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kementrian PPN/BAPENAS juga sudah mengesahkan kebijakan ini di tahun 2018. Pada tahun 2019, BAPENAS memberikan target kepada perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan yang berbasis inklusi sosial sebanyak 300 lokasi dengan anggaran 145 miliar rupiah di tambah DAK sebesar 300 miliar.

Membentuk masyarakat yang literat

Informasi di perpustakaan membuat masyarakat dapat berdaya apabila mampu memanfaatkan informasi menjadi literat (Winoto & Sukaesih, 2019). Seseorang dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut.

Kepekaan literasi pada seseorang tentu tidak muncul begitu saja. Tidak ada manusia yang sudah literat sejak lahir. Menciptakan generasi literat membutuhkan proses panjang dan sarana yang kondusif. Proses ini dimulai dari kecil dan dari lingkungan keluarga, lalu didukung atau dikembangkan di sekolah, lingkungan pergaulan, dan lingkungan pekerjaan. Kemampuan akademis yang tinggi tidak menjamin seseorang akan literat. Pada dasarnya kepekaan dan daya kritis akan lingkungan sekitar lebih diutamakan sebagai jembatan menuju generasi literat, yakni generasi yang memiliki ketrampilan berpikir kritis terhadap segala informasi untuk mencegah reaksi yang bersifat emosional.

Mewujudkan masyarakat literat harus diinisiasi oleh prinsip menjadikan membaca sebagai kebiasaan. Di negara-negara maju, bukan pemandangan aneh apabila penduduknya banyak ditemukan menyempatkan diri membaca di ruang-ruang publik seperti ketika berada di bus, kereta api, ruang tunggu. Memang, kita tidak bisa serta-merta memaksakan diri dengan target muluk-muluk. gerakan literasi tidak seperti memakan cabai: di situ makan, di situ terasa pedasnya. Artinya, ia bukan hal yang instan.

Pemerintah juga harus menggandeng relawan-relawan literasi yang sudah berjuang keras “menjemput bola” dengan menjadi perpustakaan bergerak dari satu desa ke desa lainnya dan menawarkan buku kepada masyarakat secara cuma-cuma. Mereka adalah pahlawan literasi karena dengan kehadiran mereka penduduk di daerah tertinggal mulai bisa menikmati buku.

Pembenahan Pengelola Perpustakaan

Disini juga peran Pemerintah Daerah dituntut dalam meningkatkan sumber daya Pengelola Perpustakaan. Karena pada transformasi ini Pengelola Perpustakaan ataupun Pustakawan tidak hanya dituntut untuk dapat menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan dengan baik, tapi juga dituntut untuk dapat jeli melihat kondisi masyarakat yang ada di sekitar perpustakaan berada. Pengelola Perpustakaan juga harus dapat menghadirkan interaksi antar manusia di perpustakaan.

Pengelola perpustakaan hendaknya dibekali dengan kompetensi sosial. Selama ini, pengetahuan yang dimiliki Pustakawan adalah pengetahuan teknis di bidang perpustakaan. Kompetensi sosial yang dimaksud adalah kemampuan untuk bersosialisasi, pemecahan masalah, analisis informasi, dan bahkan jika perlu pustakawan harus membekali dirinya dengan kemampuan enterpreneurship.

Kemampuan-kemampuan tersebut sangat penting dalam rangka mewujudkan keberagaman pelayanan perpustakaan ke arah yang lebih baik. Pustakawan harus memberanikan diri untuk memulai langkah show up. Salah satu upaya dalam mem-visible- kan pustakawan adalah dengan muncul bersama kegiatan-kegiatan kreatif atau jika perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat perpustakaan terjun langsung ke lapangan seperti berperan serta dalam kegiatan ibu-ibu PKK, kelompok belajar bersama, dan lain-lain.

Pengalaman di perpustakaan tidak hanya dilihat melalui transaksi yang terjadi melalui proses pinjam-meminjam di perpustakaan, tetapi lebih kepada bagaimana cara perpustakaan untuk dapat merangkul pemustaka agar tetap terhubung dengan perpustakaan sehingga pemustaka merasa betah berlama-lama di perpustakaan.

Dari hal-hal dan kegiatan diatas akan dapat memperkenalkan dan mengakrabkan masyarakat kepada perpustakaan sehingga menumbuhkan keinginan masyarakat untuk mencoba menggali informasi yang ada di perpustakaan. Dengan demikian masyarakat yang literat dapat pelan-pelan diwujudkan untuk mendukung keinginan pemerintah meningkatkan masyarakat yang madani yang mapan kondisi sosial ekonominya.

Konvensional Bukan Hambatan

Di era teknologi seperti saat ini, seringkali kata ‘konvensional’ mendapatkan cibiran. Hal yang sama juga terjadi pada perpustakaan. Banyak sekali perpustakaan yang merasa bahwa diri mereka harus menerapkan teknologi informasi agar mampu bersaing dengan penyedia informasi lainnya. Anggapan ini tidaklah salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Fungsi penerapan teknologi di perpustakaan adalah untuk mempermudah akses informasi, baik oleh pustakawan maupun pemustaka bukan untuk bersaing dengan lembaga lain. Jangan sampai, teknologi yang diterapkan ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan pustakawan dan pemustaka yang dilayani seperti pada perpustakaan di desa-desa dan kelurahan. Perpustakaan konvensional akan tetap bertahan jika mereka tetap mampu menjamin bahwa informasi akan selalu tersedia bagi pemustaka dan jika mereka mampu memberdayakan segala sumber daya yang ada.

Perlu diketahui bahwa buku, sebagai salah satu sumber daya perpustakaan, tidak akan pernah tergusur dengan adanya sumber daya teknologi yang sedang berkembang di masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis juga, bahwa pemustaka yang datang ke perpustakaan dengan membawa laptop dan mangakses internet tetap membaca buku sebagai tambahan referensi mereka.

Namun bagaimanapun juga, perpustakaan konvensional harus tetap berkembang. Mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka sudah selayaknyalah perpustakaan mampu mengikuti perkembangan tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini, hampir semua perpustakaan telah memanfaatkan teknologi, meskipun dalam level yang paling minimum. Oleh karena itu, meskipun masih berkecimpung dengan hal-hal yang berbau konvensional, tetapi perpustakaan tetap harus mempersiapkan diri dengan perkembangan teknologi yang ada.

Pengembangan koleksi bahan pustaka yang dilakukan haruslah selaras dengan tujuan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi. Koleksi-koleksi yang informasinya menyentuh langsung dengan keragaman budaya masyarakat haruslah diutamakan. Karena bahan pustaka yang kurang sesuai dengan kondisi masyarakat pengguna layanan perpustakaan maka informasi yang ada pada bahan pustaka tersebut akan sulit dimanfaatkan oleh pemustaka sehingga perpustakaan barbasis inklusi sosial akan kurang berhasil diterapkan.

Literasi Untuk Kesejahteraan

Tujuan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah untuk meningkatkan literasi informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat peran dan fungsi perpustakaan agar tidak hanya sekadar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi tempat pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat.

Inilah tujuan utama dari kebijakan pemerintah untuk transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pengetahuan yang sudah didapat dari informasi di perpustakaan baik itu melalui buku-buku yang ada di perpustakaan maupun melalui perpustakaan digital, bila dapat dipahami dengan baik kemudian pengetahuan dan kandungan informasi tersebut digunakan dan diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan mereka maka diharapkan dapat menstimulasi masyarakat untuk bergerak dalam ekonomi kreatif sehingga terciptalah masyarakat madani yang mapan kondisi sosial ekonominya.

Perpustakaan berbasis inklusi social ini dinilai sangat cocok diterapkan oleh berbagai perpustakaan, mulai dari perpustakaan nasional hingga ke perpustakaan desa atau sekolah. Karena pengembangan perpustakaan ini juga cocok bagi perpustakaan dengan pemenuhan teknologi yang masih rendah.

Selain peran perpustakaan dalam menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga sebaiknya memfasilitasi masyarakat dengan pelatihan dan keterampilan yang bertujuan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Tentu hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah setempat terutama dalam hal pengalokasian anggaran.

Dengan upaya tersebut diharapkan pemanfaatan informasi yang disajikan oleh perpustakaan dapat lebih maksimal sehingga dan dengan nyata dapat menggerakkan masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

Saran

Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang proaktif membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial. Perpustakaan juga mendukung komunitas, orang dewasa dan keluarga untuk belajar di perpustakaan.

Perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Azasi Manusia dapat dikatakan perpustakaan tersebut sudah berbasis inklusi sosial.

Melihat begitu besarnya peran perpustakaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka apakah perpustakaan – perpustakaan di Indonesia khususnya perpustakaan- perpustakaan yang ada di desa-desa sebagai ujung tombak dan menyentuh langsung dengan masayarakat seharusnya sudah siap untuk bertransformasi. Penyelenggara perpustakaan harus siap dalam menghadapi beragamnya sosial budaya di tengah masyarakat pengguna perpustakaan. Perpustakaan sudah saatnya bertransformasi, antara lain transformasi fungsi, fasilitas, pustakawan dan pemustaka agar peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perpustakaan dapat terwujud.

*) Penulis adalah Pengelola Perpustakaan dan Mahasiswi Program MAP Fisipol Univ. Prof. Dr Hazairin, SH

Share.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: